Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat untuk mengatasi polemik penolakan dan perizinan rumah ibadah yang terjadi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo, Subandi, menerima kunjungan staf khusus Presiden Joko Widodo serta mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan stakeholder terkait di ruang transit Pendopo Delta Wibawa pada Senin (15/7/2024). Dalam pertemuan tersebut, Subandi mengedepankan dialog terbuka sebagai cara untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
“Kita perlu menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Subandi. Ia menegaskan bahwa konflik semacam ini harus diselesaikan dengan bijak untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan di masyarakat.
Subandi juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, terutama yang berkaitan dengan kehidupan beragama.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi,” tegasnya.
Dalam upayanya mengatasi masalah perizinan rumah ibadah, Subandi telah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Targetnya, pada akhir Juli 2024, seluruh rumah ibadah di Sidoarjo akan terdata apakah membutuhkan perizinan atau tidak.
“Semua izin tempat pendirian ibadah akan dikawal dengan ketat,” tambah Subandi.
Kepala DPMPTSP, Rudi Setiawan, menyatakan bahwa pihaknya dan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang sedang melakukan pendataan perizinan rumah ibadah. Beberapa tempat ibadah saat ini sudah melengkapi dokumen yang diperlukan dan akan diunggah ke aplikasi SIMBG dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Izin rumah ibadah meliputi izin bangunan untuk beraktivitas, perizinan legalitas, dan wajib pula melampirkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK),” jelas Rudi.
Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie Louisa, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi konflik antar umat beragama yang baru-baru ini viral.
“Saya mengapresiasi kecepatan Bupati Sidoarjo beserta jajarannya dalam mengatasi konflik tersebut. Ini merupakan bentuk komitmen bahwa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan semua berhak mendapatkan yang terbaik apapun latar belakang dan agamanya,” pungkas Grace.