Jember – Di tengah tekanan ekonomi yang kerap datang seperti ombak tak menentu, Kabupaten Jember justru menunjukkan arah berbeda. Sepanjang 2025, daerah ini mencatat penurunan angka kemiskinan hingga 8,67 persen, level paling rendah dalam 10 tahun terakhir. Capaian itu menjadi penanda bahwa upaya menata kesejahteraan masyarakat tidak berhenti sebagai janji, melainkan mulai terlihat dalam angka, layanan, dan kualitas hidup warga.
Penurunan kemiskinan tersebut diumumkan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai bagian dari evaluasi pembangunan sosial selama 2025. Dari total penduduk, sekitar 216.760 jiwa masih berada dalam kategori miskin, namun angka persentasenya sudah berada di bawah rerata Provinsi Jawa Timur yang tercatat 9,50 persen. Pemerintah daerah menilai hasil ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui program lintas sektor yang diarahkan untuk menekan beban pengeluaran rumah tangga, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan pendapatan warga. Kebijakan itu dijalankan melalui 43 program yang menjangkau hampir dua juta masyarakat di berbagai wilayah Jember.
“Ini bukan sekadar angka. Kami fokus menekan beban pengeluaran masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan melalui 43 program yang menjangkau hampir dua juta warga,” ujar Bupati Jember, Gus Fawait, Jumat (3/4/2026).
Pernyataan itu menggambarkan bahwa strategi Pemkab Jember tidak hanya bertumpu pada bantuan sosial, tetapi juga pada penguatan sisi produktif masyarakat. Pendekatan tersebut terlihat dari kenaikan daya beli warga yang mencapai 4,18 persen selama 2025. Kenaikan ini disebut berkaitan dengan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta bertambahnya peluang kerja di sejumlah sektor ekonomi lokal. Saat penghasilan mulai bergerak naik, tekanan pengeluaran masyarakat pun dapat lebih terkendali.
Perbaikan kesejahteraan itu juga tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember. Pada 2025, IPM daerah ini melonjak menjadi 71,57, naik cukup tajam dibandingkan 69,20 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan perubahan yang tidak hanya terjadi pada sisi ekonomi, tetapi juga pada pendidikan dan kesehatan, dua fondasi utama pembangunan manusia. Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah ikut meningkat, menandakan akses belajar yang lebih baik sekaligus adanya perbaikan dalam keberlanjutan pendidikan warga.
Di bidang kesehatan, capaian Jember juga menunjukkan lompatan penting. Angka stunting turun dari 30,4 persen pada 2024 menjadi 20,1 persen pada 2025. Penurunan ini menjadi sinyal kuat bahwa intervensi kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, serta layanan pendampingan keluarga mulai memberi hasil nyata. Pada saat yang sama, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jember telah mencapai 99,46 persen, hampir menyentuh cakupan menyeluruh bagi seluruh penduduk.
“Kesehatan adalah fondasi. Kami ingin memastikan seluruh warga bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya,” tegas Gus Fawait.
Cakupan JKN yang nyaris penuh memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan medis tanpa hambatan biaya yang besar. Dalam konteks daerah dengan jumlah penduduk besar seperti Jember, capaian ini menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas warga sekaligus mencegah kelompok rentan makin terpuruk akibat beban kesehatan. Penurunan stunting juga dapat menjadi bekal jangka panjang karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan.
Meski demikian, pekerjaan rumah belum sepenuhnya selesai. Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan akan tetap memusatkan perhatian pada wilayah-wilayah yang nilai IPM-nya masih rendah. Perbaikan sarana pendidikan, penyaluran bantuan sosial yang makin akurat, dan pemerataan pembangunan antarkawasan menjadi fokus lanjutan agar peningkatan kesejahteraan tidak hanya terkonsentrasi di titik-titik tertentu. Dengan arah kebijakan itu, Jember sedang berupaya menjaga agar capaian 2025 bukan sekadar catatan sesaat, melainkan pijakan menuju pembangunan yang lebih merata.
Hasil sepanjang 2025 menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, dan perbaikan layanan kesehatan di Jember saling berkaitan. Ketika ekonomi warga diperkuat, akses pendidikan diperluas, dan layanan kesehatan dipastikan terbuka, kesejahteraan tidak lagi menjadi slogan, melainkan mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. (ADV).