Sungai Penuh – “Pers yang profesional lahir dari legalitas yang jelas.” Pernyataan ini dilontarkan Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Doni Efendi, DPT, saat mengimbau seluruh perusahaan media di wilayahnya untuk transparan dalam hal legalitas. Ia menegaskan, setiap media wajib mencantumkan nama perusahaan yang tercatat di Administrasi Hukum Umum (AHU) serta identitas notaris yang menyusun akta pendirian.
Langkah ini, menurut Doni, bukan sekadar formalitas hukum, tetapi fondasi dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam kerja jurnalistik. Ia juga mengungkapkan rencana IWO-I membentuk Tim Pemantau Perusahaan Pers yang akan memeriksa media yang belum memenuhi standar kelayakan.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat tentang media yang belum memenuhi persyaratan tapi sudah aktif di lapangan. Ini meresahkan dan mencoreng profesi pers,” tegas Doni, Jumat (13/6/2025).
Ia menambahkan, profesionalisme media juga mencakup keberadaan wartawan yang kompeten, minimal pernah mengikuti pelatihan jurnalistik dan memiliki bukti sah berupa sertifikat. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menekankan pentingnya integritas dan kompetensi dalam praktik jurnalistik.
Dalam pandangannya, fenomena media abal-abal dan oknum wartawan ilegal telah merusak citra dunia pers. Doni menilai, banyak pihak menyalahgunakan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, yang kerap menimbulkan ketidaknyamanan di lapangan.
“Banyak narasumber merasa tertekan karena didatangi oleh wartawan tanpa identitas jelas. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
IWO-I berencana menggandeng aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan sweeping terhadap oknum wartawan ilegal. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik-praktik yang menyimpang.
“Kami ingin kembalikan marwah jurnalistik agar kembali bersih dan berintegritas. Profesi ini harus dihormati, bukan dijadikan alat tekanan,” pungkas Doni.
IWO-I berharap kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat bisa memperkuat kontrol terhadap media serta meningkatkan kualitas informasi publik yang disajikan.