Bontang – Bakhtiar berniat melaporkan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan PT Panglima Siaga Bangsa (PSB) karena mereka tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menurutnya rapat ini sangat penting untuk dihadiri terutama oleh Disnaker.
Anggota Komisi I DPRD Bontang yaitu Bakhtiar merasa kesal karena sikap Disnaker dan PT PSB yang absen dalam pertemuan tersebut.
“Sebelum melakukan tindakan kedepannya, kami akan rapat dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan,” ucap politikus Nasdem ini di Ruang Rapat II Kantor DPRD Bontang, Senin (26/10/2020)
Bakhtiar Wakkang mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya dengan terhadap sikap dari beberapa Stakeholder, terutama Disnaker. dan dia menilai seharusnya mereka bisa bertanggung jawab dengan amanah yang telah diberikan.
“Disnaker ini merupakan representasi pemerintah kota. Di masa sulit seperti ini harusnya naluri sensitifitas pemerintah daerah itu melekat pada sanubari mereka. Tapi Alhamdulillah hari ini dengan sendirinya memberikan gambaran pada masyarakat bahwa mereka tidak serius mengurusi rakyat,” ujarnya ketus.
Menurutnya, sikap Disnaker ini memperlihatkan ketidakseriusannya dalam menangani permasalahan tenaga kerja di Kota Bontang. Sedangkan PT PSB dinilai tidak memiliki etika yang bagus di Kota Bontang.
“Jangan merasa bahwa hanya karena Covid-19, semua persoalan, kekacauan, ataupun kesalahan menjadikan kita tutup mata. Bontang ini belum memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jadi secara face to face itu masih dibenarkan untuk melakukan rapat langsung seperti ini,” katanya di hadapan awak media.