Jember – Dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Jember memicu kemarahan Bupati Jember, Gus Fawait. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan memberi toleransi terhadap praktik yang merampas hak masyarakat kecil tersebut.
Pernyataan keras itu disampaikan setelah muncul laporan mengenai dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang melibatkan oknum tertentu di wilayah Jember. Pada Ahad (15/3/2026) dini hari, Gus Fawait menegaskan bahwa subsidi energi yang disediakan pemerintah seharusnya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Namun, jika disalahgunakan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada BBM bersubsidi.
“Subsidi ini hak masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan. Jangan ada yang berani-berani mempermainkan atau mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat,” tegasnya saat ditemui awak media.
Sebagai respons atas temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember langsung mengambil langkah cepat dengan memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Gus Fawait memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan kontrol terhadap proses penyaluran, mulai dari tahap rekomendasi hingga distribusi di lapangan.
“Kami akan memperketat proses pengeluaran rekomendasi BBM subsidi. Pengawasan harus dimulai dari hulu hingga sampai ke tangan penerima manfaat. Tidak boleh ada celah bagi para pelaku penyelewengan,” ujarnya.
Menurutnya, praktik yang sering disebut sebagai “mafia subsidi” bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga tindakan yang merugikan negara sekaligus menghambat aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Ketika distribusi BBM tidak tepat sasaran, produktivitas sektor pertanian dan perikanan dapat terganggu karena keterbatasan akses bahan bakar bagi para pekerja di lapangan.
Pemerintah daerah juga berharap langkah pengawasan yang lebih ketat mampu memberikan efek jera kepada pihak yang mencoba memanfaatkan celah dalam sistem distribusi subsidi.
“Mudah-mudahan ini menjadi peringatan keras bagi oknum yang berniat mempermainkan subsidi rakyat. Pemerintah tidak akan tinggal diam,” tegasnya lagi.
Selain fokus pada pengawasan distribusi BBM subsidi, Pemkab Jember juga mulai melakukan pembenahan internal sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan pengelolaan subsidi secara nasional. Salah satu langkah yang mulai diterapkan adalah penggunaan kendaraan dinas secara bersama saat menghadiri kegiatan resmi, guna menghemat konsumsi BBM.
“Di Pemkab Jember kami juga mulai berbenah. Kalau menghadiri acara, sebisa mungkin datang bersama dalam satu kendaraan. Tidak lagi masing-masing membawa mobil dinas sendiri. Ini bagian dari komitmen kami menjaga agar anggaran subsidi tidak membengkak,” jelasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh efisiensi penggunaan energi di lingkungan pemerintahan sekaligus memperkuat komitmen menjaga distribusi subsidi agar tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi akan terus diperkuat agar bantuan negara benar-benar dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang berhak menerimanya.