Jember – Ketua DPC Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HNSI) Jember Sikan meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan nelayan. Selama ini kehidupan nelayan masih jauh dari kelayakan. Permasalahan permodalan tak kunjung menemukan penyelesaian komprehensif.
Menurut Sikan, nelayan memiliki keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan investasi dan biaya operasional. Kondisii ini berimplikasi terhadap usaha yang dimiliki.
“Kekurangan modal menjadi masalah yang belum terselesaikan oleh nelayan. Jika persoalan ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, nelayan akan terus bergantung pada rentenir,” ungkap Sikan saat ditemui di rumahnya di Krajan III, Puger Kulon, Puger, Jember, Jumat (21/10/2022).
Salah satu strategi yang dilakukan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan modal adalah dengan cara berhutang. Menurut Sikan, sumber hutang nelayan didapat dari ‘pengambe’. Arti dalam bahasa Madura memiliki arti orang yang menunggu.
Terkadang Pengambe’ dianggap menjadi penyelamat bagi nelayan. Karena bank selama ini tidak dapat menerima agunan perahu.
“Nelayan membutuhkan ‘pengambe’ untuk menambah kekurangan modal untuk operasional kapal yang sedang melaut, hutang membuat penentuan dan nelayan tidak dapat bebas menentukan harga. Sedang perbankan tidak dapat memberikan pinjaman dengan agunan perahu,” ujarnya.
Monopoli perdagangan dalam menentukan harga perikanan menjadi menjadi penderitaan berkepanjangan bagi nelayan. Nelayan harus membayar fee sebesar Rp 1000 – Rp 1500 perkilogramnya. Profesi pengambe’ juga berperan sebagai penentu harga (price-maker).
“Ya, yang menentukan harga dia dan nelayan juga dikurangi keuntungannya sebesar Rp 1000 – Rp 1500 perkilogramnya,” terangnya.
Sementara itu, wakil ketua DPC HNSI Jember Slamet mengatakan, perlu ada intervensi negara agar kehidupan nelayan bisa berubah. Bisa berupa bantuan modal bagi nelayan.
“Negara harus hadir, jangan sampai nelayan menjadi budak ‘pengambe’ selamanya,” tandasnya.