Den Haag – Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya membuka perkembangan penting dalam penanganan perkara serupa terhadap Israel. Pengadilan menegaskan bahwa tujuan operasi militer tidak otomatis menghilangkan kemungkinan adanya niat menghancurkan suatu kelompok penduduk yang dilindungi Konvensi Genosida 1948.
Penegasan tersebut tercantum dalam putusan akhir perkara Gambia melawan Myanmar yang dibacakan di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11/2026). Prinsip hukum yang digunakan dalam putusan itu dinilai relevan bagi gugatan Afrika Selatan terhadap Israel atas operasi militernya di Jalur Gaza, meskipun kedua perkara memiliki fakta dan pembuktian berbeda.
Majelis hakim ICJ, melalui pemungutan suara sembilan berbanding enam, menyatakan Myanmar bertanggung jawab melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya dalam operasi militer tahun 2017 di Negara Bagian Rakhine.
Pengadilan menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan pembunuhan, kekerasan seksual, serta tindakan lain yang memenuhi unsur perbuatan genosida. Bukti yang diperiksa juga mencakup pola serangan terhadap masyarakat sipil dan penghancuran permukiman Rohingya.
Hal paling menentukan dalam putusan tersebut bukan semata jumlah korban atau besarnya kerusakan, melainkan pembuktian unsur niat khusus untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi hukum internasional.
Dalam persidangan, Myanmar menyatakan operasi militernya merupakan tindakan keamanan untuk menghadapi kelompok bersenjata. Pemerintah negara tersebut membantah bahwa pasukannya bertujuan memusnahkan etnis Rohingya.
Namun, setelah menilai keseluruhan bukti, mayoritas hakim menyimpulkan bahwa niat menghancurkan sebagian besar populasi Rohingya di Rakhine utara merupakan satu-satunya kesimpulan yang masuk akal untuk menjelaskan tindakan tersebut.
Kesimpulan itu memiliki implikasi terhadap cara pengadilan mempertimbangkan dalih keamanan nasional dan operasi militer dalam perkara genosida.
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, menilai penjelasan ICJ mengenai kemungkinan niat genosida berjalan bersamaan dengan tujuan militer memiliki arti penting bagi perkara lain yang masih diperiksa pengadilan.
Dalam pernyataan resmi Amnesty International pada Kamis (19/11/2026), Callamard secara khusus mengaitkan prinsip tersebut dengan gugatan Afrika Selatan terhadap Israel atas dugaan genosida terhadap masyarakat Palestina di Gaza.
Menurut Callamard, suatu negara tidak dapat menganggap tujuan militernya sebagai alasan yang dengan sendirinya meniadakan kemungkinan adanya niat genosida.
Dalam hukum internasional, genosida memiliki unsur pembuktian yang berbeda dari kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan.
Konvensi Genosida 1948 mensyaratkan adanya tindakan terlarang yang disertai maksud khusus untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.
Karena itu, pembuktian pembunuhan massal dan penghancuran permukiman saja belum otomatis cukup untuk menetapkan suatu negara melakukan genosida. Hakim juga harus menilai apakah keseluruhan bukti menunjukkan maksud penghancuran kelompok tersebut.
Dalam perkara Myanmar, pengadilan mempertimbangkan rangkaian tindakan pasukan keamanan, pola kekerasan, serta keadaan yang menyertai operasi militer sebelum menetapkan adanya niat genosida.
Pendekatan ini menjadi relevan bagi perkara Gaza karena Israel selama ini menyatakan operasi militernya ditujukan untuk menghancurkan kemampuan Hamas setelah serangan 7 Oktober 2023, bukan untuk memusnahkan masyarakat Palestina sebagai kelompok.
Afrika Selatan, sebaliknya, menuduh tindakan Israel di Gaza melanggar Konvensi Genosida. Gugatan yang didaftarkan pada Desember 2023 tersebut mencakup tuduhan mengenai pembunuhan warga sipil, kondisi kehidupan yang merusak kelangsungan hidup penduduk, serta pernyataan sejumlah pejabat Israel.
Israel membantah tuduhan genosida dan mempertahankan argumentasi bahwa tindakan militernya merupakan respons terhadap serangan Hamas.
Perbedaan posisi itu merupakan bagian dari pokok perkara yang harus dinilai ICJ melalui pemeriksaan bukti dan argumentasi hukum kedua pihak.
Meski putusan Myanmar dapat menjadi rujukan penting mengenai penafsiran Konvensi Genosida, keputusan tersebut tidak mengikat hakim untuk menghasilkan kesimpulan yang sama dalam perkara Afrika Selatan melawan Israel.
Sistem peradilan ICJ menuntut pemeriksaan tersendiri terhadap fakta, konteks, dan bukti yang diajukan dalam setiap sengketa. Dengan demikian, kesimpulan mengenai genosida di Myanmar tidak dapat dipindahkan begitu saja kepada situasi di Gaza.
Perkara terhadap Israel juga belum mencapai tahap putusan akhir mengenai ada atau tidaknya pelanggaran Konvensi Genosida.
Sebelumnya, ICJ telah mengeluarkan sejumlah tindakan sementara yang mewajibkan Israel mengambil langkah untuk mencegah perbuatan yang dilarang konvensi serta menangani risiko kerugian yang tidak dapat dipulihkan terhadap penduduk Palestina.
Perintah sementara tersebut tidak sama dengan putusan akhir yang menyatakan suatu negara terbukti melakukan genosida.
Berdasarkan perkembangan prosedural yang diumumkan pemerintah Afrika Selatan, Israel telah menyampaikan pembelaan tertulis pada Maret 2026. ICJ kemudian menetapkan 22 November 2027 sebagai tenggat Afrika Selatan untuk menyerahkan tanggapan tertulis berikutnya.
Jadwal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara Gaza masih memerlukan tahapan hukum lanjutan sebelum pengadilan dapat mengambil keputusan akhir.
Putusan terhadap Myanmar menjadi perkembangan penting karena untuk pertama kalinya ICJ menyatakan suatu negara bertanggung jawab melakukan genosida berdasarkan Konvensi Genosida.
Bagi perkara Israel, signifikansinya terletak pada penjelasan mengenai bagaimana niat genosida dapat dibuktikan melalui keseluruhan tindakan dan keadaan, termasuk ketika pemerintah menyatakan operasi militernya memiliki tujuan keamanan.
Namun, apakah bukti dalam perkara Gaza memenuhi standar tersebut tetap menjadi persoalan yang harus diputus secara independen oleh majelis hakim ICJ.
