Jakarta – Penantian sekitar 18 tahun terhadap lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset akhirnya berakhir pada Kamis (19/11/2026). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui regulasi tersebut dalam rapat paripurna, hampir sebulan sebelum tenggat yang ditetapkan pimpinan parlemen. Ketua DPR Puan Maharani memastikan keputusan itu bukan hasil tekanan atau pembahasan yang dipaksakan.
Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, DPR berkomitmen menyelesaikan regulasi tersebut paling lambat 15 Desember 2026.
Perubahan jadwal itu menjadi perkembangan penting mengingat rancangan undang-undang tersebut telah melewati perjalanan legislasi yang panjang. Dalam beberapa tahun sebelumnya, kebutuhan menghadirkan instrumen hukum untuk mengejar aset hasil kejahatan berulang kali dikemukakan, tetapi belum menghasilkan persetujuan bersama pembentuk undang-undang.
Puan menyampaikan bahwa percepatan pengesahan dimungkinkan karena pekerjaan legislasi telah dilaksanakan melalui berbagai tahapan. Ia menolak anggapan bahwa penyelesaian lebih awal merupakan keputusan yang diambil tanpa persiapan memadai.
“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan sebelum meminta persetujuan rapat paripurna.
Menurut Puan, proses pembahasan tidak hanya dilakukan melalui pertemuan antara DPR dan pemerintah. Komisi III juga melibatkan kelompok masyarakat, akademisi, pakar hukum, serta berbagai unsur yang berkepentingan terhadap pembentukan regulasi.
DPR melaporkan penyelenggaraan sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Selain itu, terdapat 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan kegiatan penyerapan aspirasi yang menjangkau 46 daerah pemilihan.
Jumlah tersebut digunakan pimpinan parlemen untuk menjelaskan pelaksanaan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Namun, ukuran keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang tidak hanya terletak pada banyaknya kegiatan konsultasi yang diselenggarakan.
Partisipasi yang bermakna juga mensyaratkan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memperoleh pertimbangan atas masukannya, serta menerima penjelasan mengenai keputusan pembentuk undang-undang. Karena itu, dokumentasi hasil konsultasi menjadi bagian penting untuk menilai kualitas proses yang diklaim DPR.
Riwayat percepatan pembahasan dapat ditelusuri dari pernyataan pimpinan parlemen pada 27 Agustus 2026. Ketika itu, Puan menyampaikan keyakinannya bahwa RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan pada 15 Desember 2026, sebelum berakhirnya tahun.
Komitmen tersebut kemudian diperjelas pada 6 Oktober 2026, ketika DPR menyetujui RUU Perampasan Aset sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Keputusan itu membuka tahapan lanjutan pembahasan bersama pemerintah, setelah penyusunan materi dan penyerapan aspirasi dilakukan sebelumnya.
Pada pertengahan November, perkembangan pembahasan menunjukkan peluang penyelesaian lebih cepat. Anggota Komisi III Hinca Pandjaitan pada 17 November menyampaikan bahwa proses telah memasuki pekerjaan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi setelah panitia kerja menyelesaikan pembahasan materi.
Hinca bahkan menyebut rapat paripurna 19 November sebagai salah satu kemungkinan jadwal pengesahan apabila tahapan penyusunan telah selesai. Dengan demikian, keputusan mempercepat jadwal tidak muncul secara mendadak pada hari pengesahan.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal penyelesaian regulasi tersebut. Bagi Hinca, pengawasan publik diperlukan agar DPR tetap menjalankan proses legislasi sesuai komitmen yang telah disampaikan.
“Percaya saja, tapi jangan berhenti netizen untuk mengkritisi dan mengingatkan,” kata Hinca dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui kanal resmi DPR.
Satu hari sebelum rapat paripurna, Komisi III dan pemerintah mencapai persetujuan pada pembicaraan tingkat I. Rapat yang berlangsung Rabu (18/11/2026) tersebut menyepakati rancangan dibawa ke tahap pengambilan keputusan tingkat II.
Kesepakatan itu menjadi tahapan formal yang mendahului persetujuan DPR pada 19 November. Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan bahwa rangkaian pembahasan dan konsultasi dilakukan untuk memperkaya materi rancangan sekaligus menghasilkan pengaturan yang partisipatif dan berkeadilan.
Puan juga menyebut DPR telah melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi terhadap kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lain, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa keselarasan antarketentuan hukum menjadi salah satu pertimbangan pembentuk undang-undang. Kendati demikian, penilaian terhadap hasil harmonisasi tetap membutuhkan pemeriksaan naskah final beserta perubahan yang terjadi selama pembahasan.
Pengesahan sebelum tenggat memperlihatkan kemampuan DPR menyelesaikan agenda legislasi lebih cepat daripada komitmen awal. Akan tetapi, keberhasilan memenuhi jadwal dan kualitas pembentukan undang-undang merupakan dua ukuran yang berbeda.
Tahapan berikutnya menuntut keterbukaan dokumen pembahasan agar publik dapat menelusuri masukan yang diterima, pertimbangan hukum yang digunakan, dan alasan di balik rumusan akhir. Dengan demikian, perjalanan 18 tahun menuju pengesahan tidak berhenti sebagai pencapaian jadwal, melainkan dapat dinilai pula melalui akuntabilitas proses legislasi.
