Samarinda – Profesionalitas organisasi tidak hanya diukur dari kinerja politik dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga dari ketertiban dalam mengelola administrasi serta keuangan internal. Semangat tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memperkuat tata kelola organisasi melalui koordinasi bersama Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Kaltim.
Upaya penguatan tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi Bendahara DPW PKS Kaltim, Ustadz Khoirul Alim, dengan jajaran Fraksi PKS DPRD Kaltim pada Kamis (19/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Samarinda itu membahas rencana pelaksanaan sosialisasi bidang kebendaharaan bagi para pejabat publik PKS di lingkungan DPRD Provinsi Kaltim sebagai langkah meningkatkan pemahaman mengenai administrasi dan pertanggungjawaban keuangan organisasi.
Kedatangan Khoirul Alim disambut langsung Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, S.Pi., bersama anggota Fraksi PKS, Dr. Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dengan pembahasan yang berfokus pada pentingnya membangun sistem pengelolaan organisasi yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Firnadi Ikhsan memberikan respons positif terhadap rencana sosialisasi kebendaharaan yang diinisiasi DPW PKS Kaltim. Ia memandang kegiatan tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat pemahaman sekaligus menyelaraskan pelaksanaan administrasi organisasi di kalangan pejabat publik PKS.
Menurut Firnadi, keseragaman pemahaman mengenai ketentuan administrasi diperlukan agar setiap pejabat publik mampu menjalankan kewajiban organisasi secara tepat, terukur, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab seorang pejabat publik tidak berhenti pada pelaksanaan fungsi representasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Lebih dari itu, terdapat amanah organisasi yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi kedisiplinan, integritas, serta profesionalitas.
Penguatan tata kelola administrasi dan keuangan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada para pejabat publik. Karena itu, peningkatan pemahaman mengenai kebendaharaan perlu dilakukan secara terarah agar pelaksanaan kewajiban organisasi memiliki landasan yang jelas.
Senada dengan pandangan tersebut, Agusriansyah Ridwan menilai sosialisasi kebendaharaan dapat menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman para pejabat publik terhadap berbagai mekanisme administrasi organisasi.
Ia menyoroti pentingnya pengetahuan mengenai prosedur pengelolaan keuangan, sistem pelaporan, hingga mekanisme pertanggungjawaban yang menjadi bagian dari kewajiban internal organisasi.
Melalui kegiatan sosialisasi yang direncanakan, para pejabat publik diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai ketentuan kebendaharaan. Dengan demikian, pelaksanaan administrasi dapat berjalan lebih sistematis dan memiliki pedoman yang seragam.
Sementara itu, Bendahara DPW PKS Kaltim, Khoirul Alim, menjelaskan bahwa rencana sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas organisasi, khususnya dalam bidang pengelolaan administrasi dan keuangan.
Program tersebut diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur kepada para pejabat publik Fraksi PKS DPRD Kaltim mengenai tata kelola kebendaharaan sesuai dengan ketentuan internal organisasi.
Selain meningkatkan pemahaman teknis, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara struktur kepengurusan partai dan para pejabat publik yang menjalankan amanah di lembaga legislatif.
Koordinasi tersebut menjadi penting mengingat pengelolaan organisasi membutuhkan komunikasi yang berkesinambungan antara pengurus wilayah dan kader yang mengemban tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Dengan adanya kesamaan pemahaman, proses administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih tertib sekaligus meminimalkan potensi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan organisasi.
Pertemuan ini juga mencerminkan perhatian Fraksi PKS DPRD Kaltim terhadap penguatan kapasitas internal sebagai salah satu unsur pendukung profesionalitas pejabat publik.
Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan, tetapi juga menyangkut penerapan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, serta kedisiplinan dalam menjalankan tanggung jawab organisasi.
Karena itu, rencana sosialisasi kebendaharaan menjadi salah satu langkah untuk membangun budaya administrasi yang lebih tertib dan bertanggung jawab di lingkungan Fraksi PKS DPRD Kaltim.
Meski demikian, pertemuan tersebut masih berfokus pada pembahasan rencana sosialisasi. Informasi mengenai jadwal pelaksanaan, materi terperinci, serta mekanisme kegiatan belum disampaikan dalam pertemuan yang dilaporkan.
Melalui silaturahmi ini, Fraksi PKS DPRD Kaltim dan DPW PKS Kaltim berharap sinergi kelembagaan semakin solid. Penguatan tata kelola keuangan dan administrasi organisasi diharapkan menjadi fondasi untuk meningkatkan profesionalitas, menjaga kepercayaan, serta memastikan setiap amanah dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.
