Usulan tersebut disampaikan Fadly Amran saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Republik Indonesia, Irwan Meilano, di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Rabu (18/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat PPS Bungus itu menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Padang untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pengembangan sektor kelautan dan perikanan kepada pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Fadly memaparkan sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan KKP. Beberapa di antaranya meliputi pengembangan sentra budidaya ikan darat tematik, penguatan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), optimalisasi fasilitas pengolahan hasil perikanan, serta pengembangan kawasan Muaro sebagai pusat kegiatan ekonomi dan wisata bahari.
Menurut Fadly, Kota Padang memiliki peluang untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara lebih terintegrasi. Potensi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi kegiatan produksi perikanan, tetapi juga mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Fadly mengungkapkan bahwa pembangunan KNMP di kawasan Padang Sarai telah selesai, sementara pembangunan fasilitas serupa di Sungai Pisang mulai dilaksanakan.
Pemerintah Kota Padang menyatakan kesiapan untuk mendukung pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun, termasuk melalui penyediaan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan masyarakat nelayan.
Dukungan tersebut dinilai penting agar keberadaan KNMP tidak hanya menjadi pembangunan fisik, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kegiatan usaha, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain pengembangan kampung nelayan, Fadly juga menyoroti kebutuhan optimalisasi Sentra Pengolahan Perikanan di Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah.
Pemerintah Kota Padang telah melakukan perbaikan terhadap sejumlah fasilitas di kawasan tersebut, termasuk sarana penyimpanan dingin atau cold storage. Namun, dukungan lanjutan dari pemerintah pusat masih dibutuhkan agar fasilitas pengolahan perikanan dapat kembali beroperasi secara efektif.
“Kami juga meminta dukungan KKP untuk mengoptimalkan kembali Sentra Pengolahan Perikanan di Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah. Pemerintah Kota Padang telah memperbaiki sejumlah fasilitas, termasuk cold storage, namun masih membutuhkan dukungan KKP agar kawasan tersebut kembali berfungsi secara efektif,” ujar Fadly.
Keberadaan fasilitas pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Sarana tersebut dapat membantu menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus memperkuat rantai distribusi produk perikanan.
Optimalisasi fasilitas yang telah tersedia juga diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai tambah hasil perikanan. Dengan dukungan pengolahan yang memadai, produk perikanan berpotensi memiliki jangkauan pemasaran lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Padang juga mengusulkan pengembangan kawasan Muaro Padang menjadi kawasan terpadu yang menggabungkan aktivitas nelayan, wisata bahari, marina, kapal pesiar, serta pusat gastronomi.
Konsep tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kawasan pesisir sebagai ruang kegiatan ekonomi sekaligus destinasi wisata yang memiliki daya tarik bagi pengunjung.
Fadly menegaskan bahwa pengembangan kawasan Muaro harus tetap memperhatikan keberadaan masyarakat nelayan yang selama ini menggantungkan penghidupan dari aktivitas kelautan dan perikanan.
“Kami sangat berharap dukungan dari KKP dalam pengembangan kawasan Muaro Padang sebagai kawasan terpadu yang mengintegrasikan aktivitas nelayan, wisata bahari, marina, hingga kapal pesiar, tanpa mengesampingkan keberadaan nelayan setempat,” tambahnya.
Pengembangan kawasan terpadu tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan yang saling mendukung antara sektor perikanan dan pariwisata.
Aktivitas nelayan dapat menjadi bagian dari karakter kawasan, sementara pengembangan wisata bahari dan gastronomi berpotensi membuka kesempatan usaha bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut masih membutuhkan perencanaan, koordinasi, serta dukungan berbagai pihak agar kepentingan masyarakat pesisir tetap menjadi perhatian.
Sementara itu, Wamen KKP RI, Irwan Meilano, menekankan bahwa keberhasilan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup diukur melalui ketersediaan infrastruktur.
Menurutnya, pembangunan harus mampu membentuk ekosistem ekonomi yang mendukung keberlanjutan usaha masyarakat nelayan.
Penguatan kelembagaan usaha, akses pembiayaan, serta pemanfaatan fasilitas menjadi bagian penting agar berbagai program pemerintah dapat menghasilkan manfaat jangka panjang.
“Kami berharap kolaborasi dari pemerintah daerah untuk bersama-sama menyukseskan program KNMP. Pembangunan KNMP bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, seperti fasilitas dan kapal, tetapi yang lebih penting adalah membangun ekosistem ekonomi masyarakat nelayan,” ungkap Irwan.
Irwan juga mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih yang telah dibangun.
Ia berharap dukungan pemerintah daerah dapat memperkuat pelaksanaan program sehingga sarana yang tersedia benar-benar digunakan untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat nelayan.
Pengembangan ekosistem ekonomi tersebut menjadi perhatian karena keberhasilan sektor perikanan tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha, mengakses pasar, serta memperoleh dukungan pembiayaan.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai kebutuhan tersebut diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah sesuai potensi dan karakteristik wilayah pesisir.
Kunjungan kerja Wamen KKP ke PPS Bungus turut dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, Kepala PPS Bungus Muhammad Iqbal, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Sejumlah pemangku kepentingan terkait juga mengikuti pertemuan yang membahas pengembangan sektor kelautan dan perikanan tersebut.
Pertemuan ini menjadi bagian dari koordinasi untuk menyelaraskan kebutuhan pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat, terutama dalam penguatan ekonomi nelayan dan pengembangan potensi kawasan pesisir.
Bagi Kota Padang, dukungan KKP diharapkan dapat mempercepat optimalisasi fasilitas perikanan yang sudah tersedia sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan wisata bahari yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui penguatan Kampung Nelayan Merah Putih, pengoperasian kembali Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo, serta rencana pengembangan kawasan Muaro, Pemerintah Kota Padang berharap sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan fasilitas baru, tetapi juga menciptakan peluang usaha, meningkatkan produktivitas, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi nelayan dan masyarakat pesisir Kota Padang.
