SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sinergi dan Akselerasi Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB di Hotel Luminor Sidoarjo, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, Dr. Fenny Apridawati, S.KM., M.Kes. Asisten Administrasi Umum (Asisten III),Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, S.Sos., M.Si., beserta jajaran staf BPPD, Direktur RSUD Sidoarjo Barat (Sibar), perwakilan Polresta Sidoarjo, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun perwakilannya, para camat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Kegiatan bertema “Satu Data Kendaraan, Satu Komitmen Kepatuhan, Bersama Mengoptimalkan Pendapatan Daerah” ini difokuskan pada sinkronisasi data serta penguatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, AP., M.Si., menyampaikan bahwa langkah awal yang paling krusial dalam kegiatan ini adalah melakukan verifikasi dan pencocokan (cross-check) data aset kendaraan di tiap OPD agar selaras antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dengan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).
“Tujuan utama FGD ini adalah melakukan verifikasi dan pencocokan data kendaraan dinas di setiap OPD agar selaras antara BPPKAD dan BPPD. Jika datanya sudah sama dan terpetakan kendalanya, kita baru bisa menyusun strategi penyelesaian tunggakannya secara tepat,” ujar Ainur Rahman usai kegiatan.
Menurutnya, hingga saat ini masih ditemukan adanya seribu lebih data kendaraan yang tercatat menunggak pajak. Melalui pemetaan (mapping) dalam FGD ini, pemerintah daerah akan menelusuri status fisik maupun administrasi kendaraan tersebut, mulai dari kemungkinan kendaraan yang sudah dijual, hilang, hingga unit yang sudah dilelang namun belum dilakukan penghapusan secara administrasi.
Lebih lanjut, Ainur Rahman menegaskan bahwa optimalisasi PKB dan Opsen PKB sangat penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, mengingat pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Opsen PKB merupakan salah satu penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian fiskal Sidoarjo. Upaya ini harus diawali dari internal kita sendiri dengan memberikan contoh dan teladan kepatuhan membayar pajak, baik untuk kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi,” tegasnya.
Melalui sinergi lintas instansi ini, Pemkab Sidoarjo berharap seluruh tunggakan pajak kendaraan dapat segera tertangani, sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal guna mendukung pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
Terpisah, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama KUPT Bapenda Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo dan Polresta digelar untuk mengoptimalkan penerimaan opsen PKB dan BBNKB sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
“Sesuai ketentuan, kewajiban pajak kendaraan dinas melekat pada masing-masing pengguna aset. Untuk kendaraan roda dua dibebankan kepada individu pemegang kendaraan, sedangkan roda empat difasilitasi APBD namun tidak ter-cover seluruhnya karena adanya penurunan transfer ke daerah lebih dari Rp400 miliar tahun ini,” ujar Yudhi.
Ia menambahkan, “Tercatat lebih dari 1.000 kendaraan dinas menunggak pajak. Melalui forum ini, BPPD memetakan berbagai kendala di lapangan, termasuk kendaraan rusak yang belum dikembalikan secara administratif ke pengguna barang untuk kemudian dikonsolidasikan dan dievaluasi secara menyeluruh,” terangnya. (ADV/Her)
