Surabaya – Syarikat Islam (SI) tengah menyiapkan perubahan mendasar dalam struktur organisasinya. Melalui Majelis Tahkim Khusus di Surabaya, Sabtu (17/10/2026), SI ingin memutus pola organisasi lama yang dinilai masih terlalu kuat dipengaruhi struktur dan disiplin partai politik.
Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan struktur organisasi yang berlaku selama ini masih mengikuti model hierarki pemerintahan dan kepartaian. Perubahan itu dibahas melalui rancangan perubahan Peraturan Dasar SI yang diajukan dalam Majelis Tahkim Khusus untuk dibahas, disahkan, dan ditetapkan oleh forum.
“Struktur organisasi kita berdasarkan peraturan dasar yang lama masih sangat dipengaruhi oleh struktur partai politik. Struktur partai politik mengikuti struktur administrasi pemerintahan berdasarkan peringkat dan hierarki kewenangannya,” kata Hamdan Zoelva dalam Majelis Tahkim Khusus Syarikat Islam di Surabaya (17/10/26).
Menurut Hamdan, pola tersebut tidak hanya terlihat dalam susunan kepengurusan, tetapi juga dalam disiplin dan hubungan antarjenjang organisasi. Akibatnya, dinamika internal SI dalam sejumlah kasus berkembang seperti konflik yang lazim terjadi dalam partai politik.
“Sering sekali keributan di organisasi ini adalah keributan seperti sebuah partai politik. Saya katakan, apa yang kita berebutkan?” ujar Hamdan dalam forum yang sama di Surabaya (17/10/26).
Ia mengatakan kondisi itu menjadi salah satu pengalaman penting selama sekitar 10 tahun memimpin SI. Struktur yang terlalu administratif dan berjenjang, menurut dia, tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan karakter SI yang kini bergerak sebagai organisasi dakwah keagamaan.
“Sekali lagi saya ingin bentuk cara pandang kita, organisasi ini sebagai organisasi dakwah keagamaan yang lebih longgar, tidak seperti sebuah partai politik,” kata Hamdan dalam Majelis Tahkim Khusus SI di Surabaya (17/10/26).
Hamdan menggambarkan struktur partai politik sebagai sistem yang bekerja dari atas ke bawah dengan pembagian kewenangan yang ketat. Model semacam itu, menurutnya, berbeda dengan kebutuhan organisasi dakwah yang memerlukan ruang gerak lebih luas bagi anggota dan struktur di berbagai tingkatan.
Perubahan struktur itu juga berkaitan dengan pilihan SI untuk menempatkan dakwah ekonomi sebagai salah satu fokus gerakan organisasi. Hamdan menilai penguatan ekonomi umat membutuhkan cara kerja yang tidak semata-mata bertumpu pada hierarki administratif.
“Padahal organisasi kita, organisasi yang harusnya sudah lebih cair sebagai organisasi dakwah keagamaan. Dan kita patenkan fokus dakwah kita adalah dakwah ekonomi,” kata Hamdan Zoelva dalam Majelis Tahkim Khusus Syarikat Islam di Surabaya (17/10/26).
Bagi Hamdan, pembaruan organisasi diperlukan karena lingkungan sosial, masyarakat, dan negara terus berubah. Program dan cara kerja organisasi, menurutnya, tidak dapat terus menggunakan pendekatan yang sama ketika tantangan yang dihadapi masyarakat sudah berbeda.
“Ada terjadi perubahan-perubahan besar dalam lingkungan sosial, perkembangan masyarakat dan negara kita yang berbeda dengan masa lalu dan selalu berbeda dan berubah setiap masa,” ujar Hamdan dalam forum tersebut di Surabaya (17/10/26).
“Karena itu organisasi ini harus membuat program organisasi yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman,” lanjut Hamdan dalam Majelis Tahkim Khusus SI di Surabaya (17/10/26).
Meski mendorong perubahan, Hamdan tidak mengarahkan SI untuk meninggalkan dasar pemikiran historis organisasi. Ia justru berulang kali merujuk Program Asas dan Program Tandhim yang disusun H.O.S. Tjokroaminoto sebagai fondasi perjuangan yang tetap perlu dipertahankan jiwa dan nilainya.
Dalam paparannya, Hamdan menyebut persatuan umat sebagai sumber kekuatan. Kekuatan itu kemudian dihubungkan dengan perjuangan menuju kemerdekaan, pembangunan politik berdasarkan musyawarah, serta tata ekonomi yang berkeadilan.
“Dengan persatuan umat akan lahir kekuatan. Dengan kekuatan itulah kita bisa merdeka,” kata Hamdan saat menjelaskan jiwa Program Asas SI dalam Majelis Tahkim Khusus di Surabaya (17/10/26).
Ia juga menegaskan bahwa arah ekonomi SI bukan sekadar pertumbuhan, tetapi keadilan. Gagasan itu ia kaitkan dengan pemikiran lama SI yang menolak dominasi kapitalisme sekaligus tidak mengambil jalan sosialisme-Marxisme.
“Kita tata ekonominya. Tata ekonomi menjadi ekonomi berkeadilan,” kata Hamdan dalam Majelis Tahkim Khusus SI di Surabaya (17/10/26).
Dalam pandangan Hamdan, kemandirian ekonomi bahkan berkaitan langsung dengan kedaulatan politik. Masyarakat yang bergantung pada pemilik modal, menurut dia, akan sulit membuat pilihan politik secara merdeka.
“Siasat kita memperkuat umat untuk kedaulatan umat. Karena kita tidak berdaulat secara ekonomi,” ujar Hamdan di Surabaya (17/10/26).
Ia memberi gambaran bahwa pemilih yang memiliki kemerdekaan ekonomi lebih sulit dibeli dan lebih bebas menentukan pilihan politiknya. Karena itu, dakwah ekonomi diposisikan bukan hanya sebagai program kesejahteraan, tetapi juga sebagai jalan menuju kemandirian sosial dan politik.
“Kalau semua memilih dengan kemerdekaan ekonomi, tidak ada yang bisa dibayar, maka bersih itu pemilu. Dan independen memilih,” kata Hamdan dalam Majelis Tahkim Khusus SI di Surabaya (17/10/26).
Perubahan struktur organisasi SI kini masuk dalam mekanisme formal Majelis Tahkim Khusus. Dewan Pusat telah menyerahkan rancangan jadwal acara, rancangan tata tertib, serta naskah rancangan perubahan Peraturan Dasar kepada forum untuk dibahas dan ditetapkan.
“Kami sampaikan rancangan jadwal acara, rancangan tata tertib Majelis Tahkim Khusus dan naskah rancangan perubahan Peraturan Dasar Syarikat Islam untuk dibahas, disahkan dan ditetapkan oleh Majelis Tahkim Khusus sekarang ini,” kata Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam dalam forum di Surabaya (17/10/26).
Dewan Pusat juga menyatakan persidangan telah memenuhi kuorum sehingga memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Artinya, perubahan yang dibahas bukan lagi sebatas gagasan, tetapi telah masuk ke tahap penentuan aturan organisasi.
Bagi anggota SI di daerah, perubahan tersebut berpotensi berpengaruh langsung terhadap pola hubungan antara pusat, wilayah, cabang, hingga struktur paling bawah. Jika pola hierarki lama dikurangi, ruang gerak organisasi di daerah dapat berubah, termasuk dalam penyusunan program, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan dakwah ekonomi.
Majelis Tahkim Khusus di Surabaya pada akhirnya menjadi titik penting untuk menentukan wajah SI ke depan. Organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan politik dan sosial itu sedang berusaha mempertahankan nilai perjuangannya, namun sekaligus meninggalkan pola organisasi yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman.
Perubahan itu akan diuji bukan hanya dari rumusan baru dalam Peraturan Dasar, tetapi dari kemampuan SI mengubah kultur internalnya. Jika struktur yang lebih cair benar-benar diterapkan, ukuran keberhasilannya akan terlihat pada seberapa jauh organisasi mampu mengurangi konflik internal, memperkuat kerja dakwah, dan menjadikan kemandirian ekonomi umat sebagai program yang terasa nyata.