Samarinda – “Tanah adat bukan tanah kosong.” Pesan itu menjadi penekanan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan dalam menyuarakan perlindungan hak masyarakat adat sekaligus pengawasan terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Ia menilai pembangunan dan investasi perlu berjalan bersama kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat sekitar.
Agusriansyah yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim menyoroti dua persoalan yang berkaitan erat dengan keadilan agraria, yakni perlindungan tanah ulayat dan pelaksanaan kebun masyarakat atau plasma oleh perusahaan perkebunan. Dalam materi yang disampaikannya, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan dokumen. Pemerintah daerah juga didorong memastikan kondisi nyata di lapangan, mulai dari penerima manfaat, status lahan, kondisi kebun, pembiayaan, bagi hasil hingga pola kemitraan.
“Tanah adat bukan tanah kosong, ada sejarah, identitas, kehidupan, dan masa depan generasi kita di sana. Hormati, lindungi, dan kelola bersama untuk kesejahteraan rakyat,” demikian pernyataan Agusriansyah dalam materi tersebut.
Perlindungan tanah adat, menurut pesan yang disampaikan, harus dimulai dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat sesuai konstitusi dan ketentuan perundang-undangan. Praktik perampasan, penguasaan tanpa izin, maupun kriminalisasi masyarakat adat juga menjadi persoalan yang harus dicegah. Pada saat yang sama, pengakuan wilayah adat perlu diperkuat melalui pemetaan, registrasi, serta penetapan hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat.
Pelibatan masyarakat adat juga menjadi bagian yang ditekankan. Dalam setiap kebijakan maupun investasi yang bersinggungan dengan wilayah masyarakat, persetujuan yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan atau FPIC dinilai penting. Pembangunan di Kalimantan Timur diharapkan tetap menghormati hak adat, menjaga lingkungan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Perhatian serupa diarahkan terhadap pelaksanaan plasma perkebunan. Agusriansyah menegaskan bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai kebijakan sukarela perusahaan, melainkan harus dilaksanakan mengikuti kewajiban dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Plasma bukan belas kasihan perusahaan, tapi kewajiban hukum yang harus ditunaikan untuk rakyat,” kata Agusriansyah sebagaimana tertulis dalam materi yang disampaikan.
Materi tersebut merujuk antara lain pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkebunan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Peraturan daerah dan kebijakan daerah terkait juga disebut sebagai bagian dari landasan pengawasan.
Pengawasan pelaksanaan plasma, menurut matriks yang disampaikan Agusriansyah, perlu mencakup sedikitnya sepuluh objek. Aspek tersebut meliputi kewajiban fasilitasi kebun masyarakat, calon pekebun dan calon lahan, legalitas lahan, kondisi fisik kebun, kelembagaan, pembiayaan, bagi hasil, kemitraan, pelaporan perusahaan, serta pengawasan pemerintah daerah.
Pada aspek penerima manfaat, misalnya, daftar calon penerima dan lokasi lahan perlu diperiksa untuk memastikan masyarakat sekitar benar-benar memperoleh manfaat. Legalitas lahan juga harus diperiksa berdasarkan lokasi, luas dan status penguasaan sehingga pelaksanaan plasma tidak berhenti pada pencatatan administratif.
Kondisi fisik kebun menjadi unsur lain yang dinilai penting. Tanaman, umur kebun, produktivitas dan pemeliharaan perlu diperiksa untuk mengetahui apakah kebun masyarakat benar-benar produktif. Sementara pada aspek pembiayaan, transparansi sumber dana maupun beban yang ditanggung masyarakat perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Pengawasan juga menyasar mekanisme bagi hasil. Produksi, penjualan, berbagai potongan hingga pendapatan bersih perlu ditelusuri untuk melihat manfaat ekonomi yang diterima pekebun. Perjanjian kemitraan antara perusahaan dan masyarakat juga perlu diperiksa guna memastikan keseimbangan hak dan kewajiban kedua pihak.
“Plasma 20% bukan belas kasihan perusahaan, tapi hak rakyat yang dijamin undang-undang. Kita kawal sampai terlaksana!” demikian pernyataan Agusriansyah dalam materi pengawasan tersebut.
Selain perusahaan, pemerintah daerah ditempatkan sebagai unsur penting dalam pengawasan. Laporan perusahaan perlu dicocokkan dengan situasi di lapangan, sementara dinas terkait diharapkan melakukan evaluasi, verifikasi dan tindak lanjut sesuai kewenangannya apabila ditemukan persoalan.
Dorongan pengawasan itu diarahkan pada tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan hubungan perkebunan dan masyarakat yang adil, transparan, berkelanjutan, serta memberikan manfaat. Pelaksanaan plasma yang sesuai ketentuan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi konflik pertanahan, memperkuat ekonomi daerah, serta menjaga keberlanjutan kegiatan perkebunan.
Bagi Agusriansyah, perlindungan hak ulayat dan pengawasan plasma memiliki titik temu pada keadilan agraria. Investasi dan pembangunan tetap dapat berlangsung, tetapi kepentingan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan harus memperoleh perlindungan dan kepastian. Pengawasan lapangan menjadi kunci agar ketentuan yang tercantum dalam regulasi benar-benar berujung pada manfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur.