Sidoarjo – Posyandu kini tidak lagi identik sebagai tempat pelayanan ibu dan balita semata. Di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, transformasi tersebut menjadi langkah nyata menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, terpadu, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui integrasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Sejak Januari 2026, Pemerintah Desa Ketapang resmi mengimplementasikan Posyandu Terintegrasi 6 Bidang SPM sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan dasar di tingkat desa. Program ini menggabungkan layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), hingga pelayanan sosial dalam satu wadah yang mudah diakses masyarakat. Kebijakan tersebut juga didukung melalui pengalokasian dana APBDes untuk peningkatan fasilitas Posyandu, pelatihan dan insentif kader, penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta pemanfaatan balai desa sebagai pusat aktivitas pelayanan.
“Sejak Januari 2026, Pemerintah Desa Ketapang telah mengambil langkah progresif dalam memperkuat pilar pelayanan publik di tingkat desa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui revitalisasi peran Posyandu yang kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Terintegrasi 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal,” ujar Kepala Desa Ketapang, Abd. Kodir, SE, Kamis (16/7/2026).
Melalui konsep baru tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh layanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, usia produktif, dan lansia, tetapi juga mendapatkan edukasi mengenai sanitasi berbasis masyarakat, akses air bersih, pengelolaan lingkungan sehat, penguatan pendidikan anak usia dini melalui integrasi dengan Bina Keluarga Balita (BKB), sosialisasi kesiapsiagaan bencana, hingga pendataan warga rentan, penyandang disabilitas, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Pemerintah desa menilai integrasi pelayanan ini mampu meningkatkan efektivitas pendataan sekaligus memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak atas pelayanan dasar. Dukungan RT dan RW juga menjadi bagian penting dalam validasi data warga serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan Posyandu.
“Harapan kami, melalui keberlanjutan program ini Desa Ketapang mampu mewujudkan zero stunting, menekan angka kemiskinan ekstrem, serta membangun lingkungan desa yang aman dan tangguh. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga yang terlewat dari hak pelayanan dasarnya,” tegas Abd. Kodir.
Sementara itu, Bidan Desa Ketapang, Dawa’ur Rohmah, A.Md.Keb, mengatakan pelayanan kesehatan melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) terus diperkuat agar seluruh kelompok usia memperoleh layanan promotif, preventif, maupun deteksi dini penyakit.
“Untuk mengatasinya kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Ketapang, TP-PKK, dan Puskesmas Tanggulangin. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan penggerakan masyarakat, optimalisasi anggaran desa, serta pelaksanaan sweeping kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak hadir,” katanya.
Menurut Dawa’ur Rohmah, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tingkat kehadiran masyarakat yang belum stabil, keterbatasan sarana pemeriksaan laboratorium sederhana, hingga meningkatnya beban administrasi kader. Selain itu, edukasi mengenai pola hidup sehat masih perlu terus ditingkatkan agar masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan Posyandu.
Dengan kolaborasi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, TP-PKK, serta dukungan masyarakat, Desa Ketapang optimistis Posyandu Terintegrasi dapat berkembang menjadi pusat pelayanan masyarakat berbasis data. Program ini juga diharapkan menjadi contoh bagi desa lain dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.