Mojokerto – Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi landasan Pemerintah Kota Mojokerto dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang kini berbuah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,35. Angka tersebut menempatkan Kota Mojokerto dalam kategori sangat tinggi dan mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menjelaskan bahwa setiap kebijakan penganggaran disusun dengan mengedepankan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak sebatas pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada dampak yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan itu diwujudkan melalui pengalokasian belanja daerah pada sektor-sektor strategis yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Anggaran pemerintah itu bukan sekadar dihabiskan atau terserap. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran tersebut mampu menghasilkan perubahan yang nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa besar APBD yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat,” tutur perempuan yang akrab disapa Ning Ita.
Ia menegaskan bahwa investasi terbesar pemerintah sesungguhnya adalah investasi pada manusia. Karena itu, pembangunan diarahkan agar masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang baik, kondisi kesehatan yang optimal, serta kesempatan meningkatkan taraf ekonomi. Ketiga aspek tersebut merupakan komponen utama dalam pembentukan IPM yang berkelanjutan.
“IPM itu menggambarkan kualitas manusianya. Maka investasi terbesar pemerintah sebenarnya adalah investasi pada manusia. Ketika masyarakat sehat, pendidikannya baik, dan ekonominya meningkat, maka pembangunan akan berjalan secara berkelanjutan,” terangnya.
Pada sektor pendidikan, Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat berbagai program agar seluruh anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkendala faktor ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui bantuan pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga penyediaan sarana dan prasarana yang didukung pembiayaan APBD.
“Kami ingin memastikan setiap anak di Kota Mojokerto memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan menjadi bekal utama dalam meningkatkan daya saing generasi mendatang,” katanya.
Sementara itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Berbagai langkah dilakukan untuk memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat fasilitas kesehatan, hingga memastikan jaminan kesehatan bagi masyarakat terus berjalan dengan baik.
“Masyarakat yang sehat akan lebih produktif. Oleh sebab itu, anggaran kesehatan bukan sekadar membangun fasilitas, tetapi bagaimana memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas,” jelas Ning Ita.
Selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga memperkuat dimensi daya beli masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi bagi masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan warga sekaligus memperkuat fondasi perekonomian daerah.
“Kalau ekonominya bergerak, masyarakat memiliki pekerjaan dan pendapatan yang baik, maka daya beli meningkat. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.
Ning Ita menambahkan bahwa capaian IPM sebesar 82,35 merupakan hasil konsistensi pemerintah dalam menerapkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan setiap program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya dapat diukur secara nyata.
“Setiap program yang kami jalankan selalu berbasis data. Kami melihat kebutuhan masyarakat, kemudian anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Bukan hanya selesai secara administrasi, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat diukur. Inilah esensi dari penganggaran berbasis kinerja yang selama ini terus kami terapkan,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat melalui kolaborasi semua pihak. Dengan strategi pemanfaatan APBD yang berorientasi pada pembangunan manusia, Pemerintah Kota Mojokerto optimistis kualitas hidup masyarakat akan terus meningkat dan memperkuat daya saing daerah di masa mendatang.