Jember – Ibarat kompas dalam pelayaran, data menjadi penentu arah kebijakan agar tak tersesat di tengah kepentingan. Hal inilah yang mengemuka dalam forum “Gus Bupati Menjawab” yang digelar secara daring pada Minggu (26/04/2026) malam.
Dalam forum tersebut, Direktur Eksekutif PAR Alternatif Indonesia, Andi Saputra, menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh diambil secara terburu-buru tanpa landasan yang jelas. Ia menilai keputusan yang tidak berbasis data berisiko besar tidak tepat sasaran dan bahkan membebani anggaran daerah.
“Kebijakan publik harus berbasis riset dan data yang kuat. Itu kunci agar tidak salah arah,” tegas Andi.
Ia menjelaskan bahwa dalam menghadapi kompleksitas persoalan daerah, mulai dari pendidikan hingga tata kelola birokrasi, pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy menjadi kebutuhan mutlak. Tanpa dukungan data yang akurat, kebijakan berpotensi menimbulkan masalah baru alih-alih menyelesaikan persoalan yang ada.
Andi juga menyoroti masih adanya kebijakan yang memicu kritik publik akibat kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
“Sering kali publik tidak mendapatkan penjelasan yang jelas atas kebijakan yang diambil, sehingga menimbulkan kesan menyesatkan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah daerah untuk membangun budaya kerja yang menjadikan data sebagai fondasi utama. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, serta masyarakat sipil dinilai penting untuk memperkuat kualitas kebijakan publik.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember, Muhammad Fawait, memastikan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah telah mengacu pada data resmi dan terukur.
“Kami menggunakan acuan dari Badan Pusat Statistik dan didukung Bank Indonesia sebagai rujukan,” ungkapnya.
Forum “Gus Bupati Menjawab” sendiri menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam membahas isu-isu strategis di daerah. Kegiatan ini dinilai efektif dalam menjembatani komunikasi publik sekaligus memperkuat transparansi kebijakan.
Kehadiran PAR Alternatif Indonesia dalam forum tersebut semakin menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil sebagai mitra kritis pemerintah. Dengan pengawasan dan partisipasi aktif, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih akuntabel dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, diskusi ini menjadi pengingat bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh ketepatan data dan keterbukaan proses.