Solok – Di tengah riuh keluhan warga yang mengalun seperti alarm lingkungan, aparat bersama pemerintah daerah Kabupaten Solok turun langsung ke lapangan untuk memastikan fakta berbicara lebih lantang daripada asumsi. Peninjauan dilakukan di Nagari Bukit Kandung, Kecamatan X Koto Di Atas, Selasa (31/3/2026), menyusul laporan masyarakat terkait aktivitas peternakan ayam.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Kapolsek X Koto Di Atas Muhammad Iqbal, Camat X Koto Di Atas Andi, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok yang diwakili Kabid Nofemra. Turut mendampingi pula Wali Nagari Bukit Kandung Asriyandi, Ketua KAN, Ketua BPRN, serta perangkat nagari lainnya. Kehadiran mereka bertujuan untuk melihat langsung kondisi peternakan ayam milik Dedi yang menjadi sorotan warga.
Rombongan melakukan peninjauan menyeluruh di lokasi peternakan guna memahami situasi faktual di lapangan. Pemeriksaan ini menjadi langkah awal untuk menilai apakah aktivitas tersebut menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat sekitar, terutama dari sisi lingkungan dan kenyamanan warga.
Setelah peninjauan, aparat dan pemerintah daerah berdialog dengan warga yang terdampak. Dalam suasana terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan yang mereka rasakan, sekaligus harapan agar ada solusi konkret yang mampu mengakomodasi kepentingan bersama.
“Kami berharap komunikasi seperti ini terus dilakukan, sehingga ada solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar salah seorang warga dalam pertemuan tersebut.
Kehadiran langsung aparat dan dinas terkait mendapat apresiasi dari masyarakat. Mereka menilai langkah ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi warga, sekaligus menjadi ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pelaku usaha.
Di sisi lain, pemilik peternakan ayam, Dedi, menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang dinilai masih kurang. Ia juga membuka diri terhadap berbagai masukan dari masyarakat guna menciptakan kondisi yang lebih baik dan harmonis ke depan.
“Saya akan berupaya memperbaiki kekurangan yang ada dan menerima masukan dari warga,” ungkap Dedi.
Pemerintah daerah melalui dinas terkait menegaskan akan melakukan penelusuran lanjutan terhadap kondisi di lapangan, termasuk mengkaji potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas peternakan tersebut. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan warga, keberlangsungan usaha peternakan, serta kelestarian lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang kondusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.