Samarinda – Suara kritis menggema dari Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kalimantan Timur dalam Rapat Paripurna ke-19, Selasa (17/6/2025). Fraksi gabungan ini menyoroti pentingnya keselarasan arah pembangunan daerah dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Gubernur Rudy Mas’ud, juru bicara fraksi, Nurhadi Saputra, menyampaikan bahwa setiap langkah pembangunan harus memiliki benang merah yang konsisten dengan visi nasional.
“Pencapaian pembangunan di Kaltim harus memiliki benang merah dengan arah pembangunan nasional jangka panjang,” ujar Nurhadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim.
Fraksi PPP-Demokrat mengapresiasi capaian pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp22,08 triliun atau 104,07 persen dari target. Namun, mereka menyoroti bahwa realisasi belanja hanya mencapai Rp20,46 triliun dari target Rp22,19 triliun atau sekitar 92,19 persen.
“Kelemahan perencanaan ini harus menjadi perhatian bersama,” tegas Nurhadi.
Ia juga mengungkap adanya 1.900 temuan dan 62 rekomendasi dari hasil audit keuangan, yang menurutnya memerlukan klarifikasi dan tindak lanjut serius.
Dalam aspek sosial ekonomi, fraksi ini menyoroti angka kemiskinan di Kaltim yang masih berada di angka 5,78 persen, setara dengan sekitar 221.340 jiwa. Kabupaten Mahakam Ulu tercatat sebagai daerah termiskin dengan tingkat kemiskinan 10,75 persen.
Fraksi PPP-Demokrat juga menyampaikan 11 catatan strategis kepada pemerintah provinsi. Di antaranya, normalisasi Sungai Sangatta untuk mengatasi banjir, pembangunan pelabuhan perikanan di Sangatta Timur, serta penambahan distribusi BBM untuk nelayan.
Mereka juga menekankan pentingnya pembangunan rumah sakit di Wahau dan Berau, perbaikan jalan nasional Samarinda–Bontang, dan penyelesaian proyek Tol Samarinda-Bontang. Persoalan air bersih di Balikpapan, perbaikan kualitas fisik Tol Balikpapan–Samarinda, serta kurangnya SMA/SMK juga menjadi sorotan utama.
“Persoalan ini terus kami sampaikan karena merupakan aspirasi langsung masyarakat,” ungkap Nurhadi.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat merespons lebih cepat dan terencana dalam menghadapi tantangan pembangunan dan sosial yang semakin kompleks menjelang tahun politik dan transisi menuju Ibu Kota Nusantara. (ADV).