Samarinda – Dalam semangat memperkuat nilai-nilai musyawarah dan keadilan sosial, Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur menyelenggarakan “Hari Aspirasi” pada dua kesempatan, yakni Rabu (11/6/2025) dan Selasa (17/6/2025). Bertempat di Gedung D DPRD Kaltim, kegiatan ini membuka akses langsung bagi warga untuk menyampaikan gagasan, keluhan, dan rekomendasi kebijakan kepada wakil mereka.
Kegiatan ini lahir dari kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara publik dan parlemen daerah. Fraksi PKS ingin memastikan bahwa suara masyarakat tidak hanya terdengar, tetapi juga terakomodasi dalam bentuk kebijakan yang konkret dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga Kalimantan Timur.
Firnadi Ikhsan, S.Pi., Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sebatas kegiatan formal.
“Kami menghadirkan Hari Aspirasi bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai wakaf politik untuk memastikan suara masyarakat terdengar dan diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata di Kaltim,” ujarnya dalam sesi sambutan.
Kegiatan ini mendapatkan perhatian istimewa dari Anggota Komisi II DPR RI, KH. Aus Hidayat Nur, yang turut hadir dan mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menilai bahwa Hari Aspirasi yang digelar Fraksi PKS di DPRD Kaltim telah sejalan dengan upaya pusat dalam membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), yang kini diketuai oleh Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS di DPR RI.
“Tujuan kami ingin melihat kegiatan di fraksi PKS. Ternyata di sini sudah ada Hari Aspirasi mengikuti bidang Aspirasi yang ada di DPR RI yang juga bagian dari AKD baru. Nah, BAM ini ketuanya adalah Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS,” kata KH. Aus Hidayat Nur.
Respons masyarakat terhadap kegiatan ini sangat positif. Banyak warga merasa lebih terlibat dan percaya bahwa aspirasinya benar-benar diperhatikan. Sistem dokumentasi digital yang diterapkan memungkinkan aspirasi tersebut dipantau dan ditindaklanjuti secara transparan.
Hari Aspirasi juga menjadi sarana bagi Fraksi PKS untuk menampung ide pembangunan berkelanjutan, peningkatan efisiensi layanan publik, serta solusi atas persoalan sosial yang sering kali terabaikan. Melalui pendekatan ini, DPRD Kaltim diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Inisiatif ini bukan hanya menandai perayaan nilai-nilai Pancasila, melainkan sebuah praktik langsung dari demokrasi partisipatif. Dengan keterbukaan dan komitmen seperti ini, Fraksi PKS berupaya menjadi pelopor perubahan dalam sistem representasi rakyat di tingkat daerah. (ADV).