“Artinya keputusan merupakan hasil kesepakatan bersama, ini sudah objektif karena setiap yang berkepentingan sudah terwakilkan dalam DPKO,” ungkap Abdul Haris.

“Dan aturannya sudah jelas, bisa dibuka melalui di Disnaker,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Jadi harus melibatkan kelurahan dan kecamatan,” ungkapnya di DPRD Bontang, beberapa waktu lalu.