Semarang – Persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Angka kemiskinan yang mencapai 11 persen menjadi sorotan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melantik Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten. Ia menegaskan bahwa jabatan baru tersebut bukan sekadar amanah pemerintahan, melainkan tanggung jawab besar untuk menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Ahmad Luthfi dalam prosesi pelantikan Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten untuk sisa masa jabatan 2025–2030 yang berlangsung di Semarang, Senin (12/10/2026). Mahanni resmi mengisi posisi yang sebelumnya dijabat Benny Indra Ardhianto, suaminya yang meninggal dunia pada 7 Februari 2026. Pelantikan tersebut sekaligus menandai dimulainya tanggung jawab baru dalam memperkuat jalannya pemerintahan Kabupaten Klaten.
Ahmad Luthfi menyoroti kondisi kemiskinan di Klaten yang masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat kemiskinan Kabupaten Klaten mencapai 11 persen, sedangkan angka kemiskinan Jawa Tengah berada pada 9,39 persen. Selisih tersebut menunjukkan perlunya langkah konkret dan terukur untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ada hal yang sangat krusial yang nanti akan diemban oleh wakil bupati. Apa pun yang dibangun oleh Kabupaten Klaten, wakil bupati sebagai pengendali mengentaskan angka kemiskinan,” kata Luthfi.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur melalui banyaknya program atau proyek yang dilaksanakan pemerintah. Keberhasilan pembangunan harus tercermin dari perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama melalui penurunan jumlah penduduk miskin.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pengentasan kemiskinan perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.
Selain kemiskinan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten juga menjadi perhatian. Data tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tercatat sebesar 4,62 persen, masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 5,37 persen.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi kepemimpinan daerah untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kesempatan kerja, serta penguatan sektor produktif dapat menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi.
Luthfi menekankan bahwa angka kemiskinan merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pejabat publik harus mampu menunjukkan hasil kerja melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Jadi, angka kemiskinan adalah output daripada apa yang kita lakukan sebagai pejabat publik, baik itu gubernur maupun bupati,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa tanggung jawab pengentasan kemiskinan tidak hanya berada di tangan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten juga dituntut memiliki strategi yang jelas, mulai dari pemetaan kelompok masyarakat rentan hingga memastikan program bantuan dan pemberdayaan ekonomi berjalan tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Luthfi turut menekankan pentingnya hubungan kerja yang harmonis antara Wakil Bupati Mahanni Yulindha Pratiwi dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Keduanya diharapkan mampu membangun kepemimpinan yang solid dalam menjalankan program pembangunan daerah.
“Ya, pokoknya harus satu paket dalam rangka mengembangkan. Saya yakin beliau berdua akan setuju,” katanya.
Menurut Luthfi, keselarasan antara bupati dan wakil bupati menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan. Perbedaan tugas dan kewenangan tidak boleh menghambat koordinasi, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.
Ia juga menilai Kabupaten Klaten memiliki potensi strategis untuk terus berkembang, salah satunya karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, pariwisata, serta pengembangan sektor usaha masyarakat.
“Oleh karena itu, collaborative government antara wakil dan bupati menjadi kunci yang utama,” tegasnya.
Kolaborasi pemerintahan yang dimaksud tidak hanya menyangkut hubungan antara kepala daerah dan wakilnya, tetapi juga memerlukan dukungan perangkat daerah, lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar program pembangunan berjalan lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan warga.
Sementara itu, Mahanni Yulindha Pratiwi sebelumnya terpilih sebagai Wakil Bupati Klaten melalui mekanisme pemungutan suara dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten pada 26 Agustus 2026.
Dalam proses pemilihan tersebut, Mahanni berhasil memperoleh seluruh 49 suara dari anggota DPRD yang mengikuti pemungutan suara. Dukungan penuh itu menjadi modal politik penting bagi Mahanni dalam menjalankan tugas mendampingi Bupati Hamenang Wajar Ismoyo hingga berakhirnya masa jabatan pada 2030.
Pelantikan Mahanni juga menjadi momentum penting bagi keberlanjutan pemerintahan Kabupaten Klaten setelah posisi wakil bupati mengalami kekosongan akibat meninggalnya Benny Indra Ardhianto. Dengan kembali lengkapnya unsur pimpinan daerah, koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat berjalan semakin optimal.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Klaten menghadapi sejumlah agenda strategis yang membutuhkan perhatian serius. Selain menekan angka kemiskinan, pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperluas lapangan pekerjaan, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Keberhasilan kepemimpinan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo bersama Wakil Bupati Mahanni Yulindha Pratiwi nantinya akan sangat ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan berbagai target pembangunan menjadi hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Pelantikan tersebut bukan sekadar pengisian jabatan pemerintahan, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menjawab tantangan pembangunan Kabupaten Klaten. Dengan angka kemiskinan yang masih melampaui rata-rata provinsi, kolaborasi kepemimpinan dan kebijakan yang tepat sasaran menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.