Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) ketiga yang diselenggarakan Komisi D DPRD Jombang di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang. Pertemuan ini menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas persoalan akurasi DTSEN, perubahan klasifikasi desil masyarakat, serta kebutuhan regulasi teknis yang dapat mendukung penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran.
Berbeda dengan dua pertemuan sebelumnya, RDP ketiga berlangsung secara internal tanpa menghadirkan unsur masyarakat maupun insan pers sebagai peserta pembahasan. Forum tersebut difokuskan pada pendalaman aspek teknis pendataan dan penyusunan dasar hukum yang diperlukan pemerintah daerah.
Sejumlah instansi yang mengikuti pembahasan antara lain Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bapperida Kabupaten Jombang, serta BPS.
Ketua Komisi D DPRD Jombang, M. Agung Natsir, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini diarahkan untuk memperjelas mekanisme pemetaan kondisi sosial-ekonomi masyarakat berdasarkan kelompok desil 1 hingga 10.
Klasifikasi desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Dalam sistem tersebut, kelompok desil yang lebih rendah secara umum menggambarkan rumah tangga dengan kondisi sosial-ekonomi yang lebih rentan.
Menurut Agung, ketepatan pengelompokan tersebut sangat penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
“RDP kali ini memang tidak mengundang unsur masyarakat dan pers karena pembahasannya lebih spesifik, berkaitan dengan DTSEN, terutama bagaimana data masyarakat di Kabupaten Jombang dapat dipetakan berdasarkan desil 1 sampai 10. Tujuannya agar warga yang berhak menerima bantuan sosial bisa mendapatkan haknya secara tepat sasaran,” jelas Agung Natsir, anggota Fraksi Gerindra, kepada awak media di Kantor Sekretariat DPRD Jombang, baru-baru ini.
Agung menilai persoalan pendataan sosial-ekonomi membutuhkan penanganan yang terukur dan memiliki dasar hukum jelas. Terlebih, perubahan status desil dapat berpengaruh terhadap penentuan kelayakan masyarakat dalam mengakses program bantuan tertentu.
Karena itu, Komisi D tidak hanya menyoroti persoalan teknis pengolahan data, tetapi juga mendorong penyusunan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan, verifikasi, dan pemanfaatan data masyarakat.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah penyusunan Perbup sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Perda tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 21 April 2025 sebagai landasan kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan, termasuk upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara terpadu.
Menurut Agung, keberadaan Perbup diperlukan agar pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki petunjuk teknis yang lebih jelas, terutama dalam pengelolaan data sosial-ekonomi masyarakat.
“Perbup ini nantinya menjadi pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Karena itu, Dinas Sosial memiliki peran penting untuk menyusun sekaligus memberikan masukan terhadap materi Perbup agar selaras dengan ketentuan dalam Perda tersebut,” paparnya.
Meski demikian, proses penyusunan regulasi turunan tersebut belum berjalan tanpa hambatan.
Dalam RDP sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menyampaikan adanya persoalan hukum yang perlu diselesaikan sebelum Perbup dapat dirumuskan.
Menurut penjelasan yang disampaikan dalam forum tersebut, terdapat ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam penyusunan aturan pelaksanaan karena pemerintah daerah perlu memastikan bahwa Perbup tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembenahan DTSEN tidak hanya berkaitan dengan sistem administrasi, tetapi juga membutuhkan harmonisasi regulasi agar kebijakan yang diterapkan memiliki kepastian hukum.
Komisi D DPRD Jombang berharap kendala tersebut dapat dikaji secara menyeluruh sehingga pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk menyusun kebijakan teknis tanpa menimbulkan persoalan hukum baru.
Agung Natsir juga menyampaikan bahwa setelah draf Perbup berhasil dirumuskan dan memperoleh kejelasan dari aspek regulasi, pihaknya berencana kembali menggelar RDP dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Pelibatan publik dianggap penting agar kebijakan yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintah, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dialami warga secara langsung.
Sebelumnya, dalam dua RDP yang telah dilaksanakan, Komisi D menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi buruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, perangkat desa, hingga Insan Pers Jombang (IPJ).
Dalam forum tersebut, berbagai pihak menyampaikan keluhan, kritik, dan masukan mengenai perubahan status desil yang dinilai berdampak terhadap akses sebagian warga pada program bantuan sosial.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena perubahan klasifikasi kesejahteraan dalam sistem pendataan tidak selalu dipahami oleh masyarakat yang terdampak.
Sebagian warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan dapat mengalami perubahan status dalam data, sehingga kelayakannya untuk memperoleh program tertentu perlu ditinjau kembali sesuai ketentuan masing-masing bantuan.
Kondisi ini memunculkan kebutuhan terhadap mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data yang transparan agar masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan keberatan apabila menemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi ekonomi sebenarnya.
Berdasarkan pantauan dalam RDP ketiga, pembahasan teknis masih diwarnai perbedaan pandangan antara Dinas Sosial dan BPS.
Meski terdapat perbedaan argumentasi, jalannya pertemuan berlangsung kondusif. Kedua instansi terlibat dalam pembahasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data sosial-ekonomi yang menjadi dasar kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Suasana tersebut berbeda dengan dua RDP sebelumnya yang berlangsung lebih dinamis karena melibatkan berbagai unsur masyarakat dengan beragam pandangan dan pengalaman terkait persoalan bantuan sosial.
Dua pertemuan terdahulu dipimpin Rahmat Agung Saputra dari Fraksi Golkar. Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi masyarakat disampaikan secara terbuka, termasuk mengenai pentingnya perlindungan terhadap data sosial-ekonomi warga Jombang.
Dari rangkaian pembahasan tersebut, muncul kesepahaman mengenai perlunya regulasi daerah yang dapat memperkuat pengelolaan data lokal sekaligus mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial.
Namun, pengaturan data lokal juga perlu diselaraskan dengan mekanisme DTSEN yang berlaku secara nasional agar tidak menimbulkan pertentangan kewenangan maupun perbedaan standar pendataan.
Persoalan desil dan DTSEN menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan kondisi kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah.
Perubahan satu kategori dalam sistem pendataan dapat memengaruhi proses penentuan sasaran bantuan, meskipun kondisi ekonomi rumah tangga yang bersangkutan belum tentu mengalami perubahan secara signifikan.
Karena itu, akurasi data, mekanisme pembaruan informasi, serta ruang pengaduan masyarakat menjadi aspek penting dalam memastikan kebijakan perlindungan sosial berjalan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi D DPRD Jombang menilai pemerintah daerah perlu memiliki pedoman yang mampu menjembatani kebutuhan pendataan nasional dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.
Regulasi yang disusun diharapkan dapat memperjelas koordinasi antarinstansi, memperkuat proses verifikasi, serta memberikan kepastian prosedur bagi masyarakat yang mengalami persoalan akibat perubahan status desil.
Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi dan informasi sosial-ekonomi warga juga perlu menjadi perhatian agar pengelolaan data dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rahmat Agung Saputra menegaskan bahwa pembenahan DTSEN harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak masyarakat, bukan sekadar penyempurnaan sistem administrasi.
“Bagi Komisi D DPRD Jombang, pembenahan DTSEN bukan semata-mata soal memperbaiki sistem pendataan, melainkan juga memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak atas bantuan sosial akibat persoalan akurasi dan pemutakhiran data,” tandas Rahmat Agung Saputra.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa ketepatan data merupakan bagian penting dalam keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
Kini, perhatian tertuju pada langkah Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya Dinas Sosial bersama instansi terkait, dalam menyelesaikan persoalan harmonisasi regulasi dan merumuskan mekanisme pengelolaan data yang lebih akurat.
Dorongan penyusunan Perbup diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk memperkuat tata kelola data sosial-ekonomi lokal, meningkatkan transparansi penyaluran bantuan, serta memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan akses akibat kesalahan pendataan.
Bagi Komisi D DPRD Jombang, penyelesaian sengkarut desil dan DTSEN pada akhirnya harus diukur dari manfaat nyata yang diterima masyarakat. Sebab, di balik deretan angka dalam sistem pendataan, terdapat kehidupan warga yang membutuhkan kepastian, keadilan, dan perlindungan sosial dari pemerintah.
