Keseriusan tersebut ditunjukkan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, melalui kunjungan kerja ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Republik Indonesia di Jakarta, Senin (16/11/2026). Kunjungan ini bertujuan meminta arahan, dukungan teknis, serta pendampingan dalam mempersiapkan pendirian fasilitas rehabilitasi narkoba di Kota Padang agar memenuhi standar pelayanan kesehatan dan ketentuan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Maigus Nasir didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Syahendri Barkah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Srikurnia Yati, serta Direktur RSUD dr. Rasidin Kota Padang, Lismawati.
Rombongan Pemko Padang diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Amrita Devi, untuk membahas berbagai aspek teknis dan kelembagaan terkait rencana pengembangan fasilitas rehabilitasi.
Maigus Nasir menjelaskan bahwa kebutuhan layanan rehabilitasi narkoba di Kota Padang semakin penting seiring dengan persoalan penyalahgunaan narkotika yang dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
Menurutnya, ancaman narkoba tidak hanya menyasar kalangan tertentu, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga keluarga.
Karena itu, upaya penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemberantasan peredaran gelap, hingga penyediaan layanan pemulihan bagi masyarakat yang mengalami gangguan akibat penggunaan narkotika.
Maigus menekankan bahwa masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan akses terhadap penanganan medis, psikologis, dan sosial agar dapat pulih secara berkelanjutan.
“Kami ingin menyembuhkan korban. Banyak anak-anak Kota Padang yang harus kita selamatkan. Karena itu kami datang ke BNN Pusat, untuk meminta arahan agar Kota Padang bisa punya fasilitas rehabilitasinya sendiri,” ujar Maigus.
Menurut Maigus, keberadaan rumah sakit rehabilitasi narkoba akan menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan perlindungan masyarakat di Kota Padang.
Fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih terarah kepada individu yang membutuhkan penanganan ketergantungan narkotika, termasuk melalui pendampingan tenaga profesional.
Ia juga menilai bahwa pembangunan fasilitas rehabilitasi bukan sekadar pengadaan sarana kesehatan, melainkan langkah jangka panjang untuk melindungi kualitas sumber daya manusia.
“Ini investasi untuk menyelamatkan generasi muda. Kami ingin Kota Padang tidak hanya bersih dari narkoba, tapi juga punya tempat untuk menyembuhkan warganya yang menjadi korban,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Amrita Devi, menyambut positif inisiatif yang disampaikan Pemerintah Kota Padang.
BNN Pusat menyatakan kesiapan memberikan pendampingan sejak tahap awal perencanaan hingga proses pembentukan fasilitas rehabilitasi yang memenuhi ketentuan pelayanan.
Pendampingan tersebut diperlukan agar fasilitas yang akan dikembangkan memiliki sistem pelayanan, sumber daya manusia, serta tata kelola yang sesuai dengan standar nasional.
Dalam pembahasan tersebut, BNN mengarahkan agar perencanaan fasilitas rehabilitasi mengacu pada Peraturan Kepala BNN Nomor 24 Tahun 2017 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807:2022.
Selain itu, fasilitas yang direncanakan juga harus memperhatikan persyaratan akreditasi Kementerian Kesehatan serta ketentuan untuk memperoleh status sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
Pemenuhan berbagai persyaratan tersebut menjadi aspek penting untuk memastikan pelayanan rehabilitasi dapat dilaksanakan secara profesional, aman, dan sesuai kebutuhan pasien.
BNN juga memberikan rekomendasi mengenai bentuk kelembagaan yang dinilai memungkinkan untuk diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang.
Salah satu opsi yang disarankan adalah membentuk fasilitas rehabilitasi sebagai instalasi atau unit pelayanan khusus di bawah RSUD dr. Rasidin Kota Padang.
Dengan memanfaatkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), fasilitas rehabilitasi diharapkan dapat dikembangkan melalui sistem manajemen dan pembiayaan yang terintegrasi dengan rumah sakit daerah.
Skema tersebut dipandang dapat mempermudah proses pengelolaan kelembagaan, perizinan, serta penyediaan layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk tahap awal, Pemko Padang merencanakan fasilitas rehabilitasi dengan kapasitas sebanyak 30 tempat tidur.
Kapasitas tersebut menjadi bagian dari rancangan awal yang masih membutuhkan kajian lebih lanjut, termasuk mengenai kebutuhan ruang pelayanan, kelengkapan sarana medis, serta kesiapan tenaga kesehatan.
Selain infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan adiksi juga menjadi perhatian.
Tenaga profesional yang dibutuhkan mencakup dokter dengan pelatihan penanganan adiksi, perawat terlatih dalam pelayanan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), psikolog atau psikiater, serta konselor adiksi bersertifikat.
Fasilitas tersebut juga memerlukan dukungan pekerja sosial, apoteker, dan tenaga administrasi untuk memastikan proses pelayanan dapat berjalan secara terpadu.
Dalam mendukung kesiapan tenaga profesional, BNN Pusat menyatakan komitmen untuk memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Bentuk dukungan yang direncanakan meliputi pelatihan dan sertifikasi konselor adiksi, peningkatan kemampuan dokter dan perawat dalam pelayanan detoksifikasi, serta kesempatan mengikuti program magang di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Bogor.
Program peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan dan petugas rehabilitasi memahami prosedur penanganan yang sesuai standar.
“BNN siap mendampingi Kota Padang sejak tahap perencanaan, agar RS Rehabilitasi yang dibangun langsung memenuhi standar nasional,” ungkap Amrita Devi.
Selain membahas pengembangan fasilitas rehabilitasi berbasis rumah sakit, BNN juga mendorong penguatan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
Program tersebut diarahkan untuk memperluas upaya penanganan dan pendampingan masyarakat pada tingkat kelurahan, khususnya di wilayah yang dinilai memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan narkotika.
Melalui pendekatan berbasis masyarakat, upaya pemulihan diharapkan tidak hanya bertumpu pada fasilitas kesehatan, tetapi juga melibatkan dukungan keluarga dan lingkungan sosial.
Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena proses rehabilitasi membutuhkan kesinambungan pendampingan agar individu yang menjalani pemulihan dapat kembali beraktivitas dan berinteraksi secara sehat di lingkungannya.
Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan, Pemerintah Kota Padang dan BNN Pusat menyepakati rencana penyusunan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Kesepahaman tersebut akan menjadi dasar penguatan sinergi dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus pengembangan pelayanan rehabilitasi.
Pemko Padang juga akan membentuk Tim Percepatan Pendirian Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba untuk mengoordinasikan berbagai kebutuhan persiapan.
Tim tersebut direncanakan menjalankan sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan kajian kelayakan, perencanaan tata kelola, hingga penyiapan persyaratan teknis dan administratif.
Selain itu, pemerintah daerah akan mengajukan permohonan resmi kepada BNN Pusat untuk memperoleh bimbingan teknis dalam proses pengembangan fasilitas rehabilitasi.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan setiap tahapan perencanaan dilakukan secara terukur, sesuai kebutuhan pelayanan, dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Meski demikian, rencana pendirian rumah sakit rehabilitasi narkoba masih berada pada tahap persiapan dan memerlukan proses lanjutan sebelum dapat direalisasikan.
Keberhasilan program ini nantinya akan bergantung pada kesiapan kelembagaan, pembiayaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait.
Melalui kerja sama dengan BNN Pusat, Pemko Padang berharap dapat menghadirkan fasilitas rehabilitasi yang memberikan akses pelayanan pemulihan secara profesional dan berkelanjutan.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan penyalahgunaan narkotika secara lebih menyeluruh, dengan menyeimbangkan aspek pencegahan, penegakan hukum, pengobatan, dan pemulihan.
Dengan dukungan pendampingan BNN serta persiapan yang matang, Pemerintah Kota Padang berupaya mewujudkan fasilitas rehabilitasi narkoba yang mampu membantu masyarakat keluar dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan yang sehat, mandiri, serta produktif.
