Sidoarjo – Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat menyambut kedatangan peserta didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan Ke-76 Tahun Anggaran 2026 yang melaksanakan Praktik Kerja Profesi (PKP) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026) tersebut dipusatkan di Aula Satlantas Polresta Sidoarjo melalui forum Focus Group Discussion (FGD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan Perum Bulog. Forum ini mengangkat tema “Optimalisasi Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Penting dan Migas oleh Polresta Sidoarjo Guna Meningkatkan Perlindungan Konsumen dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat”.
FGD dibuka langsung oleh Kepala Sespimma (Kasespimma) Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Victor Togi Tambunan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, serta Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Candra Putra.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu lokasi pembelajaran lapangan bagi para perwira Polri yang sedang menjalani pendidikan kepemimpinan tingkat pertama.
Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus menghadirkan kajian yang bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan pengawasan aktivitas ekonomi masyarakat.
Subandi memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama seluruh perangkat daerah terkait siap memberikan dukungan, termasuk membuka akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan peserta selama proses penelitian dan pembelajaran.
“Selamat melaksanakan Praktik Kerja Profesi kepada seluruh Serdik Sespimma Polri Angkatan Ke-76. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh perangkat daerah terkait terbuka sepenuhnya untuk bersinergi dan memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penelitian dan pembelajaran rekan-rekan sekalian,” ucapnya.
Ia berharap keterbukaan dan kolaborasi tersebut dapat membantu para peserta didik memahami kondisi nyata di lapangan sekaligus menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi kepolisian dan pemerintah daerah.
Subandi menjelaskan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadikan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat relatif tinggi, sehingga kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan energi menjadi perhatian penting.
Menurutnya, distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) serta minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu penopang stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Gangguan pada rantai distribusi, praktik penimbunan, penyimpangan harga, maupun ketidaksesuaian takaran berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen dan mengganggu keseimbangan pasar.
Karena itu, pengawasan yang melibatkan berbagai instansi harus terus diperkuat agar ketersediaan barang tetap terjaga dan masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai.
“Selama ini, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, TNI, dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Satgas Pangan telah berjalan dengan sangat baik. Pengawasan terpadu di pasar-pasar tradisional, distributor, hingga stasiun pengisian bahan bakar terus kami lakukan demi memastikan stok aman, harga terjangkau, dan hak-hak konsumen terlindungi,” ucapnya.
Meski demikian, Subandi mengakui bahwa dinamika pengawasan distribusi barang dan energi terus berkembang seiring perubahan kondisi ekonomi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Oleh sebab itu, kehadiran peserta Sespimma Polri diharapkan mampu menghadirkan sudut pandang baru melalui analisis yang objektif dan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan.
Melalui PKP dan diskusi lintas sektor, para peserta diharapkan dapat mempelajari tata kelola distribusi Bapokting dan migas, mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum, serta merumuskan langkah deteksi dini dan pencegahan yang lebih efektif.
Penguatan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat juga menjadi salah satu sasaran penting dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.
“Perlindungan konsumen yang optimal adalah kunci utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap institusi negara, baik pemerintah daerah maupun Polri. Ketika masyarakat merasa aman dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dan terlindungi dari praktik kecurangan, maka stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) akan terjaga dengan sendirinya,” ujarnya.
Sementara itu, Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Pol Victor Togi Tambunan menegaskan bahwa perkembangan masyarakat membawa konsekuensi terhadap meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan kepolisian.
Menurutnya, personel Polri harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut melalui peningkatan profesionalisme, kemampuan manajerial, serta keterampilan menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, Polri dituntut bekerja secara profesional serta memberikan pelayanan-pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat,” ucapnya.
Victor menjelaskan bahwa Praktik Kerja Profesi merupakan bagian penting dari kurikulum pendidikan Sespimma Polri yang dirancang untuk membentuk calon pemimpin dan manajer tingkat pertama di lingkungan kepolisian.
Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya mempelajari teori kepemimpinan, tetapi juga memperoleh kesempatan memahami persoalan operasional kepolisian secara langsung.
Kemampuan membangun kerja sama tim, melakukan analisis permasalahan, mengambil keputusan, serta menyusun solusi menjadi sejumlah kompetensi yang diharapkan dapat berkembang selama pelaksanaan PKP.
“Sebagai manajer tingkat pertama dan pimpinan tingkat pertama, diharapkan serdik memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugas, memiliki kemampuan berpikir secara analisis, mampu memecahkan masalah yang ada dalam organisasi, serta mampu menjadi konsultan yang dapat memberikan solusi,” ujarnya.
Victor juga mengingatkan seluruh peserta agar memanfaatkan waktu pelaksanaan PKP secara maksimal dengan menggali informasi dan mempelajari praktik pelayanan kepolisian di wilayah penugasan.
Ia menyebutkan kegiatan PKP berlangsung selama lima hari dengan lokasi pembelajaran di lima wilayah kepolisian, yakni Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, dan Polres Jombang.
“Praktik Kerja Profesi ini akan dilaksanakan selama 5 hari pada 5 Polres, yaitu di Polres Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, dan Polres Jombang, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk melihat bagaimana Polresta Sidoarjo memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana data-data yang dimiliki dan kalian proses melalui teori dan pengetahuan yang sudah diberikan, sehingga ada rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya positif, yang harapannya Polres juga terbantu dengan masukan yang diberikan itu,” pintanya.
Ia turut meminta jajaran Polresta Sidoarjo memberikan dukungan terhadap kebutuhan data peserta didik agar proses kajian dapat berjalan efektif dan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
Di kesempatan yang sama, Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Candra Putra menyampaikan harapan agar pelaksanaan PKP menjadi ruang pembelajaran yang produktif bagi para peserta.
Menurutnya, kajian mengenai pengawasan distribusi bahan pokok penting dan migas memiliki relevansi langsung dengan upaya perlindungan konsumen sekaligus penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Silakan manfaatkan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk belajar, berdiskusi, memperluas wawasan, menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para narasumber dan pahami permasalahan secara objektif, serta rumuskan rekomendasi yang konkret dan aplikatif,” ujarnya.
Bobby berharap hasil diskusi dan penelitian tidak berhenti sebagai dokumen akademis, melainkan dapat memberikan masukan yang dapat diterapkan dalam peningkatan kualitas tugas kepolisian, baik pada bidang operasional maupun pembinaan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan, termasuk jajaran Sespimma Polri, unsur Forkopimda, pemerintah daerah, serta para narasumber.
“Sekali lagi mohon izin kami mengucapkan terima kasih banyak, Jenderal, kepada Bapak Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri, segenap unsur Forkopimda yang hadir, para narasumber, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini. Semoga melalui kegiatan ini semakin terbangun sinergitas yang kuat dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman,” ucapnya.
Pelaksanaan PKP Serdik Sespimma Polri Angkatan Ke-76 di Kabupaten Sidoarjo diharapkan menjadi momentum penguatan kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah, khususnya dalam pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan energi.
Melalui keterbukaan data, analisis lapangan, serta kolaborasi lintas sektor, kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat perlindungan konsumen, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah maupun kepolisian.
