SUNGAI PENUH – Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), TP-PKK hingga tokoh masyarakat dan tokoh adat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Sungai Penuh, Zaini Ahmad, saat diwawancarai pada Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan bahwa penguatan peran kader dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa.
Menurut Zaini, peningkatan kapasitas kader desa, khususnya kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga, perlu terus dilakukan. Selain kemampuan dalam menjalankan tugas, dukungan operasional dan kesejahteraan kader juga perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat dapat berjalan optimal.
“Peran kader-kader desa harus kita tingkatkan, seperti kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga. Termasuk dukungan operasional dan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, peran PKK juga sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Selain penguatan kader, dukungan penganggaran melalui pemerintah desa juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan stunting. Menurutnya, alokasi anggaran desa perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan Posyandu dan program pencegahan stunting sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Zaini menegaskan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh satu sektor. Diperlukan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah desa, perangkat desa, TP-PKK, tokoh masyarakat, serta tokoh adat agar upaya pencegahan dapat berjalan secara terpadu.
Ia juga menjelaskan pentingnya pembentukan dan penguatan tim percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Tim tersebut berperan dalam melakukan pemetaan kondisi serta mengoordinasikan berbagai kegiatan pencegahan stunting sesuai kebutuhan masing-masing desa.
Salah satu upaya yang perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan rembuk stunting di tingkat desa. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk membahas permasalahan, mengidentifikasi kebutuhan, serta menyusun langkah-langkah pencegahan dan penanganan stunting.
“Rembuk stunting setidaknya dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Melalui kegiatan tersebut, perkembangan dan pelaksanaan program di masing-masing desa dapat dipantau,” jelasnya.
Lebih lanjut, Zaini menyampaikan bahwa monitoring terhadap pelaksanaan program pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkala. Dengan demikian, setiap desa dapat mengetahui perkembangan kegiatan sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu ditingkatkan.
Ia menambahkan, keterlibatan seluruh unsur masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran bersama mengenai pencegahan stunting. Karena itu, sinergi antara pemerintah desa, kader, PKK, tokoh masyarakat, dan tokoh adat perlu terus diperkuat.
Upaya percepatan penurunan stunting tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Melalui penguatan kader, dukungan anggaran desa, pelaksanaan rembuk stunting, serta keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan upaya pencegahan stunting di Kota Sungai Penuh dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.